tag:blogger.com,1999:blog-82784973313958402292024-03-08T05:24:05.441-08:00Berbagi PengetahuanAnonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.comBlogger11125tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-50506657645407742272012-08-28T09:15:00.000-07:002012-08-28T09:16:08.236-07:00PENGELOLAAN PENGURANGAN PIUTANG PAJAK<br />
<h3 class="post-title entry-title" itemprop="name" style="font-family: Oswald, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 20px; margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; text-transform: uppercase;">
</h3>
<div class="post-header" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;">
<div class="post-header-line-1">
</div>
</div>
<div class="post-body entry-content" id="post-body-7084870835009228855" itemprop="articleBody" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px 10px 0px 0px;">
<div dir="ltr" trbidi="on">
<div style="text-align: justify;">
<span style="background-color: white;"> Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000<br /><br /> Lihat <a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=48aedb8880cab8c45637abc7493ecddd" style="outline: none;" target="_blank">KMK No. 565/KMK.04/2000</a> Jo <a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=05049e90fa4f5039a8cadc6acbb4b2cc" style="outline: none;" target="_blank">KMK No. 539/KMK.03/2002</a> </span></div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ol style="margin: 0px 20px 20px 0px; padding-left: 40px;">
<li><span style="background-color: white;">Piutang pajak yang dikurangkan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak kenaikan bunga dan atau denda.</span></li>
<li><span style="background-color: white;">Syarat-syarat piutang pajak yang dikurangkan adalah:</span></li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul style="margin: 0px 20px 20px 0px; padding-left: 40px;">
<li><span style="background-color: white;">Piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT</span></li>
<li><span style="background-color: white;">Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</span></li>
<li><span style="background-color: white;">Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisann tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait.</span></li>
<li><span style="background-color: white;">Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat</span></li>
<li><span style="background-color: white;">Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi</span></li>
<li><span style="background-color: white;">Penagihan pajak telah kadaluwarsa.</span></li>
</ul>
<div>
<br /></div>
<div>
sumber:<a href="http://e-ayobelajarpajak.blogspot.com/">http://e-ayobelajarpajak.blogspot.com</a></div>
</div>
</div>
</div>
<br class="Apple-interchange-newline" />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-65727179541279712122012-08-28T08:28:00.000-07:002012-08-28T08:36:17.749-07:00PENATAUSAHAAN PIUTANG PAJAK<br />
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<span style="background-color: white;"><b><u>Tata Usaha Piutang Pajak </u></b><br /><br />1.1. Tata Cara Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus<br />1.1.1. Jurusita Pajak mengetahui, mendapat informasi dan/atau menemukan bukti yang akurat bahwa Penanggung Pajak ada indikasi melakukan perbuatan seperti yang tersebut di atas dan segera membuat konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran, penerbitan Surat Teguran ataupun penerbitan Surat Paksa lalu menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.1.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus, dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam hal Kepala Seksi Penagihan tidak menyetujui, kasus penerbitan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus ditutup.<br />1.1.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima, meneliti, memberikan batas waktu pelunasan, dan menandatangani Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.<br />1.1.4. Jurusita Pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus kepada Penanggung Pajak untuk segera melunasi tunggakan pajaknya sebelum melakukan perbuatan‐perbuatan seperti yang tersebut di atas dan selanjutnya melaksanakan proses penagihan berikutnya.<br />1.1.5. Proses selesai.<br /><br />1.2. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan<br />1.2.1. Berdasarkan data keterlambatan pembayaran tunggakan pajak yang diperoleh dari sistem, Jurusita Pajak mencetak konsep Surat Teguran Penagihan dan meneruskannya kepada Kepala Seksi Penagihan. Surat Teguran Penagihan dicetak minimal sebanyak rangkap 2 (dua) yaitu :<br />a. Lembar ke‐1 untuk Wajib Pajak<br />b. Lembar ke‐2 untuk Arsip Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.2.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Teguran Penagihan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.2.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Teguran Penagihan, 1.2.4. Jurusita Pajak menatausahakan (mencatat Surat Teguran pada Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak dan mengarsipkan Surat Teguran) dan mengirimkan Surat Teguran Penagihan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)<br />1.2.5. Proses selesai.<br /><br />1.3. Tata Cara Penerbitan dan Pemberitahuan Surat paksa<br />1.3.1. Berdasarkan data Surat Teguran yang telah lewat waktu dari sistem, Jurusita Pajak meneliti dan mencetak konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.3.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.3.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Paksa<br />kemudian menyampaikannya kepada Jurusita Pajak.<br />1.3.4. Jurusita Pajak menerima Surat Paksa dan memberitahukan Surat Paksa dan Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.<br />1.3.5. Jurusita Pajak membuat sekaligus menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.3.6. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan menandatangani Laporan Pelaksanaan Surat Paksa (LPSP) kemudian menyerahkannya kembali kepada Jurusita Pajak untuk ditatausahakan.<br />1.3.7. Jurusita menatausahakan LPSP dengan cara mencatat pada Kartu Pengawasan serta mengarsipkan LPSP.<br />1.3.8. Proses selesai.<br /><br />1.4. Tata Cara Penerbitan Surat perintah Melaksanakan Penyitaan<br />1.4.1. Jurusita Pajak meneliti data tunggakan pajak beserta pelunasannya (SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan keberatan /putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep SPMP dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.4.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep SPMP, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.4.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani SPMP dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.4.4. Jurusita Pajak menerima SPMP yang telah disetujui.<br />1.4.5. Proses selesai. </span></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<span style="background-color: white;"><br />1.5. Tata Cara Pelaksanaan Lelang<br />1.5.1. Berdasarkan data dari sistem yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 14 (empat belas) hari sejak pelaksanaan penyitaan, Jurusita Pajak membuat konsep Surat Kesempatan Terakhir sebelum tanggal/hari Pelaksanaan Lelang dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.5.2. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Kesempatan Terakhir, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.5.3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Kesempatan Terakhir.<br />1.5.4. Jurusita Pajak menatusahakan dan mengirimkan Surat Kesempatan Terakhir kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP)<br />1.5.5. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak melunasi utang pajaknya, maka proses akan dilanjutkan dengan SOP tentang Tata Cara Pencabutan Sita.<br />1.5.6. Dalam hal Penanggung Pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya, maka Jurusita Pajak akan membuat konsep Surat Penetapan Harga Limit terhadap barang‐barang yang telah disita dan akan dijual melalui lelang serta menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.5.7. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Penetapan Harga Limit serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.5.8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Penetapan Harga Limit.<br />1.5.9. Kepala Seksi Penagihan menugaskan dan memberi disposisi kepada Jurusita Pajak untuk menginventarisasi aset‐aset Penanggung Pajak yang akan dilelang dan membuat konsep Surat permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan<br />1.5.10. Jurusita Pajak menginventarisasi aset‐aset Penanggung Pajak yang akan dilelang, meneliti dengan melihat data tunggakan beserta pelunasan (SSP/STTS/SSB/bukti Pbk) atau pengurangan (keputusan pembetulan/keputusan keberatan/putusan banding/keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak/keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi), membuat konsep Surat<br />Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan yang disertai dengan salinan data tunggakan beserta pelunasan atau pengurangan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.5.11. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.5.12. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan.<br />1.5.13. Jurusita Pajak menyampaikan Surat Permohonan Jadwal Waktu dan Tempat Pelelangan beserta kelengkapannya kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara.<br />1.5.14. Setelah menerima Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneruskan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang kepada Kepala Seksi Penagihan (SOP Tata Cara Penerimaan Dokumen di KPP).<br />1.5.15. Jurusita Pajak membuat konsep Pengumuman Lelang dengan tanggal/hari 14 (empat belas) hari sebelum tanggal/hari berdasarkan Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara, dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.5.16. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Pengumuman Lelang, serta menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.<br />1.5.17. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Pengumuman Lelang dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.5.18. Kepala Seksi Penagihan menerima Pengumuman Lelang yang telah ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan meneruskannya kepada Jurusita Pajak.<br />1.5.19. Jurusita Pajak mengirimkan Pengumuman Lelang ke penerbit Surat Kabar Harian untuk diiklankan atau ditempel di papan pengumuman kantor dalam hal Pengumuman Lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pengumuman Lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.<br />1.5.20. Pelaksanaan Lelang dipimpin oleh Pejabat Lelang dengan didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau Kepala Seksi Penagihan sebagai Penjual Barang Sitaan.<br />1.5.21. Hasil Lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang pajak.<br />1.5.22. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menerima Risalah Lelang dari Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan meneruskan kepada Kepala Seksi Penagihan.<br />1.5.23. Kepala Seksi Penagihan menerima Risalah Lelang dan menugaskan Jurusita Pajak untuk mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan.<br />1.5.24. Jurusita Pajak mengupdate data tunggakan pajak dan menatausahakan Risalah Lelang ke dalam berkas penagihan Wajib Pajak.<br />1.5.25. Proses selesai.</span></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<span style="background-color: white;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<span style="background-color: white;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<span style="background-color: white;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: justify;">
<span style="background-color: white;">sumber: </span><a href="http://e-ayobelajarpajak.blogspot.com/2012/06/penatausahaan-piutang-pajak.html">http://e-ayobelajarpajak.blogspot.com/2012/06/penatausahaan-piutang-pajak.html</a></div>
<br class="Apple-interchange-newline" />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-69480786384411396602012-07-03T06:44:00.001-07:002012-07-03T06:44:33.280-07:00STP BUNGA PENAGIHAN<br />
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
STP Bunga Penagihan</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga/Denda Penagihan bisa dikatakan sebagai bunga atas bunga, kenapa? karena dasar pengenaan STP adalah <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar</span> atau <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan</span>, <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Keputusan Pembetulan</span>, <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Keputusan Keberatan</span>, <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Putusan Banding</span> dan<span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Putusan Peninjauan Kembali yang dalam nilai ketetapan tersebut telah mengandung unsur sanksi administrasi berupa bunga.</span></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
STP Bunga/Denda Penagihan adalah timbul apabila : i) pajak yang masih harus dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, ii) Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak, iii) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dan iv) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian.<span id="more-204" style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"></span></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Dasar hukum pengenaan STP Bunga/Denda Penagihan</strong></em></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
1. Pasal 19 Ayat (1)</div>
<blockquote style="background-color: whitesmoke; border-bottom-color: rgb(187, 187, 187); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-left-color: rgb(187, 187, 187); border-left-style: solid; border-left-width: 0px; border-right-color: rgb(187, 187, 187); border-right-style: solid; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(187, 187, 187); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; color: #666666; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 5px 10px 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-style: inherit; margin-bottom: 7px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
“Apabila <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar</span> atau <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan</span>, serta <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Keputusan Pembetulan</span>, <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Surat Keputusan Keberatan</span>, <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Putusan Banding</span> atau <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Putusan Peninjauan Kembali</span>, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa <em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">bunga</em>sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”</div>
</blockquote>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
2. Pasal 19 Ayat (2)</div>
<blockquote style="background-color: whitesmoke; border-bottom-color: rgb(187, 187, 187); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-left-color: rgb(187, 187, 187); border-left-style: solid; border-left-width: 0px; border-right-color: rgb(187, 187, 187); border-right-style: solid; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(187, 187, 187); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; color: #666666; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 5px 10px 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-style: inherit; margin-bottom: 7px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
“Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa <em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">bunga</em> sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”</div>
</blockquote>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
3. Pasal 25 ayat (9)</div>
<blockquote style="background-color: whitesmoke; border-bottom-color: rgb(187, 187, 187); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-left-color: rgb(187, 187, 187); border-left-style: solid; border-left-width: 0px; border-right-color: rgb(187, 187, 187); border-right-style: solid; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(187, 187, 187); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; color: #666666; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 5px 10px 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-style: inherit; margin-bottom: 7px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
“Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”</div>
</blockquote>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
4. Pasal 27 Ayat (5d)</div>
<blockquote style="background-color: whitesmoke; border-bottom-color: rgb(187, 187, 187); border-bottom-style: solid; border-bottom-width: 1px; border-left-color: rgb(187, 187, 187); border-left-style: solid; border-left-width: 0px; border-right-color: rgb(187, 187, 187); border-right-style: solid; border-right-width: 0px; border-top-color: rgb(187, 187, 187); border-top-style: solid; border-top-width: 1px; color: #666666; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin: 0px 0px 1.7em; outline: 0px; padding: 5px 10px 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
<div style="border: 0px; font-style: inherit; margin-bottom: 7px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
“Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan”</div>
</blockquote>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Berdasarkan lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 25/PJ/2008 Tentang Bentuk Dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Dan Surat Tagihan Pajak, bagian petunjuk pengisian nota perhitungan STP Bunga/Denda Penagihan, peruntukan Pasal 19 ayat (1) KUP dan Pasal 19 Ayat (2) KUP adalah untuk menghitung STP Bunga Penagihan dari SKPKB atau SKPKBT yang terlambat dan/atau kurang bayar atau mendapat ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran/pelunasan utang pajak atau SK Keberatan, Put.Banding dan Put.Peninjauan Kembali tahun pajak sebelum tahun 2008. Sedangkan Pasal 25 Ayat (9) KUP dan Pasal 27 Ayat (5d) KUP adalah untuk mengenakan denda atas Surat Keputusan Keberatan tahun pajak 2008 dst. atau Putusan Banding tahun pajak 2008 dst. yang ditolak atau diterima sebagian.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Saat jatuh tempo pembayaran pajak adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali. Tarif sanksi bunga adalah 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Jika jumlah bulan untuk menghitung sanksi bunga dalam SKP/STP adalah maksimal 24 bulan, maka dalam menghitungan sanksi bunga penagihan jumlah bulan yang dapat diperhitungkan tidak dibatasi, artinya dapat lebih dari 24 bulan tergantung kapan Wajib Pajak melunasi utang pajaknya atau kapan pengenaan sanksi bunga tersebut dibuat. Saat pembuatan STP Bunga Penagihan adalah Bulan Juni dan Desember dalam setiap satu tahun dua kali.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. Tahun 2009 tentang KUP pengenaan sanksi bunga penagihan hanya dapat dikenakan kepada SKPKB atau SKPKBT, SK Keberatan, SK Pembetulan, Put. Banding dan Put. Peninjauan Kembali, sedangkan atas STP (misal atas STP Pasal 25) tidak dapat dikenakan sanksi bunga penagihan.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Contoh berdasarkan penjelasan Pasal 19 Ayat (1) KUP</strong></em></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 10.000.000,00 yang diterbitkan tanggal 7 Oktober 2008, dengan batas akhir pelunasan tanggal 6 November 2008. Jumlah pembayaran sampai dengan tanggal 6 November 2008 Rp 6.000.000,00. Pada tanggal 1 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak dengan perhitungan sebagai berikut:</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000,00</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Dibayar sampai dengan jatuh tempo pelunasan = <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">Rp 6.000.000.00</span></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Kurang dibayar = Rp 4.000.000,00</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp4.000.000,00) = Rp 80.000,00</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Dalam hal terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebagaimana tersebut pada huruf a, Wajib Pajak membayar Rp10.000.000,00 pada tanggal 3 Desember 2008 dan pada tanggal 5 Desember 2008 diterbitkan Surat Tagihan Pajak, sanksi administrasi berupa bunga dihitung sebagai berikut:</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Pajak yang masih harus dibayar = Rp 10.000.000.00</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Dibayar setelah jatuh tempo pelunasan = Rp <span style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; text-decoration: underline; vertical-align: baseline;">10.000.000.00</span></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Kurang dibayar = Rp 0,00</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
Bunga 1 (satu) bulan (1 x 2% x Rp10.000.000,00)= Rp 200.000,00</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Contoh berdasarkan penjelasan Pasal 19 Ayat (2) KUP</strong></em></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Wajib Pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar sebesar Rp 1.120.000.00 yang diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2009 dengan batas akhir pelunasan tanggal 1 Februari 2009. Wajib Pajak tersebut diperbolehkan untuk mengangsur pembayaran pajak dalam jangka waktu 5 (lima) bulan dengan jumlah yang tetap sebesar Rp 224.000,00. Sanksi administrasi berupa bunga untuk setiap angsuran dihitung sebagai berikut:</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
angsuran ke-1 : 2% x Rp1.120.000.00 = Rp 22.400,00. </div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
angsuran ke-2 : 2% x Rp 896.000.00 = Rp 17.920,00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
angsuran ke-3 : 2% x Rp 672.000,00 = Rp 13.440,00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
angsuran ke-4 : 2% x Rp 448.000.00 = Rp 8.960.00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
angsuran ke-5 : 2% x Rp 224.000,00 = Rp 4.480,00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperbolehkan untuk menunda pembayaran pajak sampai dengan tanggal 30 Juni 2009. Sanksi administrasi berupa bunga atas penundaan pembayaran Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar 5 x 2% x Rp1.120.000,00= Rp112.000.00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Contoh berdasarkan penjelasan Pasal 25 Ayat (9) KUP</strong></em></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000.00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Dalam hal ini, Wajib Pajak tidak dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 19, tetapi dikenai sanksi sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 50% x (Rp750.000.000.00-Rp200.000.000,00) = Rp275.000.000,00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: left; vertical-align: baseline;">
<em style="border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;"><strong style="border: 0px; font-style: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">Contoh berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (5d) KUP</strong></em></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Untuk tahun pajak 2008, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp1.000.000.000,00 diterbitkan terhadap PT A. Dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya menyetujui pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Wajib Pajak telah melunasi sebagian SKPKB tersebut sebesar Rp200.000.000,00 dan kemudian mengajukan keberatan atas koreksi lainnya. Direktur Jenderal Pajak mengabulkan sebagian keberatan Wajib Pajak dengan jumlah pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp750.000.000,00. Selanjutnya Wajib Pajak mengajukan permohonan banding dan oleh Pengadilan Pajak diputuskan besarnya pajak yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp450.000.000,00. Dalam hal ini baik sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 maupun sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (9) tidak dikenakan. Namun, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan ayat ini, yaitu sebesar 100% x (Rp450.000.000,00 – Rp200.000.000.00) = Rp250.000.000,00.</div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<br /></div>
<div style="border: 0px; color: #333333; font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif; font-size: 14px; line-height: 23px; margin-bottom: 15px; outline: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Sumber: <a href="http://dahusna.wordpress.com/2009/10/28/surat-tagihan-pajak-stp-bungadenda-penagihan/" style="background-color: white;">http://dahusna.wordpress.com/2009/10/28/surat-tagihan-pajak-stp-bungadenda-penagihan/</a></div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-64708768373637385052012-07-03T06:37:00.000-07:002012-07-03T06:37:12.578-07:00PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK<br />
<div class="body" id="body_artikel" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<div style="margin-bottom: 5px;">
<b>PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK</b></div>
<ul style="list-style: outside; margin: 0px 0px 0px 30px; padding: 5px; text-align: justify;">
<li>Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000</li>
<li>Lihat KMK No. <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=48aedb8880cab8c45637abc7493ecddd" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Keputusan Menteri Keuangan 565/KMK.04/2000">565/KMK.04/2000</a></b> Jo <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=05049e90fa4f5039a8cadc6acbb4b2cc" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Keputusan Menteri Keuangan 539/KMK.03/2002">539/KMK.03/2002</a></b></li>
</ul>
<ol>
<li>Piutang pajak yang dihapuskan adalah piutang pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT, yang meliputi pokok pajak kenaikan bunga dan atau denda.</li>
<li>Syarat-syarat piutang pajak yang dihapuskan adalah:</li>
</ol>
<div style="margin-bottom: 5px; margin-left: 80px;">
Piutang tersebut tercantum dalam STP, SKPKB, SKPKBT</div>
<div style="margin-bottom: 5px; margin-left: 80px;">
Sudah dilakukan upaya tindakan penagihan sampai dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</div>
<div style="margin-bottom: 5px; margin-left: 80px;">
Wajib pajak telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisann tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait.</div>
<div style="margin-bottom: 5px; margin-left: 80px;">
Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat</div>
<div style="margin-bottom: 5px; margin-left: 80px;">
Wajib Pajak tidak mempunyai kekayaan lagi</div>
<div style="margin-bottom: 5px; margin-left: 80px;">
Penagihan pajak telah kadaluwarsa.</div>
</div>
<br class="Apple-interchange-newline" />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-59591653735248057652012-07-03T06:18:00.000-07:002012-07-03T06:18:36.772-07:00PENCEGAHAN<br />
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
Pencegahan</div>
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 sub 20 pengertian pencegahan adalah sebagai berikut :</div>
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
"Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang "</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="6%"> </td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="94%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak minimal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.<br />Pencegahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan pencegahan yang diterbitkan oleh Menteri atas permintaan pejabat yang bersangkutan.</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
Keputusan pencegahan memuat sekurang-kurangnya :</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Identitas Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan;</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Alasan untuk melakukan pencegahan; dan</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Jangka waktu pencegahan.</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Keputusan pencegahan disampaikan kepada Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, Menteri Kehakiman, Pejabat yang memohon pencegahan atasan Pejabat yang bersangkutan, dan Kepala Daerah setempat. Pencegahan tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak.</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-69850656287400993552012-07-03T06:13:00.000-07:002012-07-03T06:13:24.667-07:00LELANG<br />
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<b>A. PENGERTIAN LELANG</b></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="3%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="97%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Definisi lelang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Pasal 1 sub 17 adalah penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="3%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="97%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Apabila utang pajak lunas dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang.</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="3%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="97%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="3%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="97%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Barang yang disita digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan utang pajak dengan cara :</div>
<ol type="a">
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Uang tunai disetor ke Kas Negara atau Kas Daerah;</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dipindah bukukan ke rekening Kas Negara atau Kas Daerah atas permintaan Pejabat kepada Bank yang bersangkutan;</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Obligasi,saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan Pejabat;</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat;</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari Penanggung Pajak kepada Pejabat;</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari Penanggung Pajak kepada Pejabat</div>
</li>
</ol>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<b>B. PENGUMUMAN LELANG</b></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang (Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 JO Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ). Pengumuman lelang dilaksanakan sekurang-kurangnya 14 (empat belas hari) sejak pengumuman lelang. Sebelum pengumuman lelang dimuat di mass media, pejabat menulis surat kepada Kepala Kantor Lelang setempat untuk minta jadwal waktu dan tempat pelelangan diadakan. Pejabat bertindak sebagai penjual atas barang yang disita dan sekaligus pejabat atau wakilnya menghadiri pelaksanaan lelang untuk menentukan dilepas atau tidaknya barang yang dilelang, sekaligus menandatangani asli risalah lelang.</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Larangan Terhadap Pejabat dan Jurusita Pajak (Pasal 26 Ayat 4 dan Ayat 5 Undang-Undang Nomor <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=b6d767d2f8ed5d21a44b0e5886680cb9" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Undang-Undang 19 TAHUN 1997">19 TAHUN 1997</a></b> JO Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 )</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Pejabat dan juru sita pajak dilarang untuk membeli barang sitaan yang dilelang. Ini berlaku juga terhadap istri, keluarga sedarah dan semenda dalam keturunan garis lurus, serta anak angkat. Terhadap larangan tersebut, pejabat dan Jurusita Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Lelang dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan WP/PP belum memperoleh putusan dari Direktur Jenderal Pajak. Di lain pihak, lelang dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh WP/PP</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Apabila WP/PP telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan atau Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau Obyek Sita musnah pelaksanaan lelang tidak dilakukan.</div>
</td></tr>
<tr><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="4%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
-</div>
</td><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" width="96%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Hasil lelang digunakan lebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak. apabila lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Selanjutnya sisa barang beserta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan oleh Pejabat kepada WP/PP segera setelah pelaksanaan lelang. Terhadap Pejabat yang lalai melaksanakannya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan .</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<b>C. SYARAT-SYARAT LELANG ADALAH</b></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li>Lelang dilakukan di muka umum</li>
<li>Lelang dilakukan berdasarkan hukum</li>
<li>Lelang dilakukan di hadapan Pejabat</li>
<li>Lelang dilakukan dengan penawaran harta</li>
<li>Lelang dilakukan dengan usaha pengumpulan peminat</li>
<li>Lelang ditutup dengan Berita Acara</li>
</ol>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<b>D. HAK/KEWAJIBAN WP YANG BARANGNYA DILELANG</b></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Menerima Surat Pemberitahuan tentang akan dilakukan pelelangan barangnya</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Ikut menyaksikan pelaksanaan lelang</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Menentukan urutan barang yang dilelang</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Apabila hasil lelang melebihi utang pajak dan segala biaya, maka WP/PP berhak menerima kembali kelebihan hasil lelang dan juga barang yang tidak jadi dilelang</div>
</li>
<li><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
WP/PP wajib menyerahkan barangnya kepada pemenang lelang, baik berupa harta gerak maupun harta tak gerak.</div>
</li>
</ol>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div id="parent-fieldname-text" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<div style="margin-bottom: 5px;">
<b>E. PELAKSANAAN LELANG</b></div>
<div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Jurusita pajak datang ke tempat di mana barang tersebut akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Sesaat sebelum pelelangan dimulai sebaiknya Jurusita Pajak menanyakan kepada WP/PP apakah utang pajaknya akan dilunasi. Seandainya WP/PP dapat dan bersedia melunasi utang pajaknya, maka pelelangan dibatalkan, bila tidak maka pelelangan segera dilakukan.<br />Saat pelelangan sebaiknya Pejabat yang bersangkutan atau wakilnya dapat menghadirinya. Juru lelang kemudian mengumumkan kepada calon pembeli tentang syarat apa yang harus dipenuhi serta cara penawarannya.<br />WP/PP berhak untuk menentukan urutan menurut mana barang-barang yang disita akan dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaya pelaksanaannya , maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada WP/PP.<br />Segera selesai pelelangan, maka Kantor lelang, Jurusita Pajak, atau orang yang diserahi untuk menjual barang-barang sitaan melaporkan kepada atasannya untuk membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Lelang.<br />Dengan telah dijualnya barang-barang sitaan itu, maka hak atas barang-barang tersebut berpindah dari WP/PP kepada pembeli yang tawarannya telah diterima, segera setelah pembeli tersebut memenuhi syarat-syarat pembelian.</div>
</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-66972057836714977492012-07-03T06:10:00.002-07:002012-07-03T06:10:20.782-07:00PENYANDERAAN<br />
<div align="center" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<strong>Penyanderaan (Gizjeling)<br />Undang-undang Nomor <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Undang-Undang 19 TAHUN 2000">19 TAHUN 2000</a></b></strong><b><br />PP No <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=d645920e395fedad7bbbed0eca3fe2e0" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Peraturan Pemerintah 137 TAHUN 2000">137 TAHUN 2000</a></b></b></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<b></b></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="710">Apa yang dimaksud dengan penyanderaan (gijzeling)?</td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="710">Pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu.</td></tr>
</tbody></table>
<b style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"> </b><div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" colspan="2" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Apa syarat penyanderaan (gijzeling)?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="23">1.</td><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="688">Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah utang pajak sekurang-kurangnya Rp100.000.000 (seratus juta rupiah);</td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="23">2.</td><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="688">Penanggung Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Kapan penyanderaan (gijzeling) dilaksanakan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">penyanderaan (gijzeling) dilaksanakan pada saat Surat Perintah penyanderaan (gijzeling) diterima oleh Penanggung Pajak yang bersangkutan.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="710"><b>Berapa lama masa penyanderaan (gijzeling)?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="710">Paling lama 6 (enam) bulan sejak Penanggung Pajak dimasukan pada tempat penyandraan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="710"><b>Berapa lama masa penyanderaan (gijzeling)?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="710">Paling lama 6 (enam) bulan sejak Penanggung Pajak dimasukan pada tempat penyandraan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><b>Apa saja yang termasuk dalam biaya penyanderaan (gijzeling)? </b></td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><span style="font-family: Helvetica, Arial; font-size: 11pt;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="37">1.</td><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="562">Biaya selama dalam penyanderaan (gijzeling) di rumah tahanan dan</td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="37">2.</td><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="562">Biaya penangkapan dalam hal Penanggung Pajak melarikan diri dari rumah tahanan</td></tr>
</tbody></table>
</span></td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="709"><b>Siapa yang menanggung biaya penyanderaan (gijzeling) ?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="709">Biaya penyanderaan (gijzeling) dibebankan kepada Penanggung Pajak yang disandera dan diperhitungkan sebagai biaya penagihan pajak.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Apakah penyenderaan dapat mengakibatkan hapusnya utang dan terhentinya pelaksanaan penagihan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">Penyanderaan (gijzeling) tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="709"><b>Kemana gugatan </b><b>Penanggung Pajak</b><b> terhadap pelaksanaan penyanderaan (gijzeling) dapat diajukan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="709">Hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="344"><b>Kapan gugatan terhadap penyanderaan (gijzeling)?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="344">Selama Penanggung Pajak dalam penyanderaan.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top"><b>Kapan gugatan terhadap penyanderaan (</b><b><i>gijzeling</i></b><b>) tidak dapat diajukan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top">Setelah masa penyanderaan (<i>gijzeling</i>) berakhir.</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Apakah gugatan terhadap penyanderaan (</b><b><i>gijzeling</i></b><b>) dapat menunda pelaksanaan penagihan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">Gugatan tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" colspan="2" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Dalam hal bagaimana Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi atas penyanderaan (</b><b><i>gijzeling</i></b><b>)?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="24">1</td><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, dan putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top" width="24">2</td><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">Permohonan rehabilitasi nama baik dan ganti rugi diajukan kepada Pejabat yang menerbitkan Surat Perintah penyanderaan (gijzeling).</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi nama baik atas penyanderaan (</b><b><i>gijzeling</i></b><b>) ?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">Rehabilitasi nama baik dilaksanakan oleh Pejabat dalam bentuk 1 (satu) kali pengumuman pada media cetak harian yang berskala nasional dengan ukuran yang memadai, yang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.</td></tr>
</tbody></table>
</td></tr>
</tbody></table>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top"><b>Berapa besarnya ganti rugi yang diberikan pejabat kepada Penanggung Pajak yang mendapat rehabilitasi nama baik atas penyaderaan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; color: black; padding: 4px;" valign="top">Besarnya ganti rugi yang diberikan Pejabat kepada Penanggung Pajak adalah sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama masa penyanderaan (gijzeling) yang telah dijalaninya.</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr valign="top"><td style="background-color: white; color: black; padding: 4px;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top"><b>Kapan ganti rugi atas penyanderaan (</b><b><i>gijzeling</i></b><b>) diberikan?</b></td></tr>
<tr><td align="left" style="background-color: white; padding: 4px;" valign="top">Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan Penanggung Pajak.</td></tr>
</tbody></table>
<br /><br /><br />Sumber: www.pajakonline.com</td></tr>
</tbody></table>
<br class="Apple-interchange-newline" />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-56295647423420907912012-07-03T06:06:00.004-07:002012-07-03T06:06:47.252-07:00SURAT PAKSA<br />
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px; text-align: center;">
<strong>Surat Paksa<br />Undang-undang Nomor <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Undang-Undang 19 TAHUN 2000">19 TAHUN 2000</a></b><br />PP No <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Peraturan Pemerintah 135 TAHUN 2000">135 TAHUN 2000</a></b><br /><b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=46ba9f2a6976570b0353203ec4474217" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Keputusan Menteri Keuangan 561/KMK.04/2000">561/KMK.04/2000</a></b></strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>A. Definisi</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Apa yang dimaksud dengan Surat Paksa? </strong><br />Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>B. Penerbitan</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Dalam hal bagaimana Surat Paksa diterbitkan ?</strong></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</div>
</li>
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus, atau</div>
</li>
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak</div>
</li>
</ol>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>C. Kekuatan Hukum</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Apakah maksud dari Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap? </strong><br />Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum tetap karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>D. Isi</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam Surat Paksa?</strong></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak;</div>
</li>
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Dasar penagihan;</div>
</li>
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Besarnya utang pajak; dan</div>
</li>
<li><div style="margin-bottom: 5px;">
Perintah untuk membayar.</div>
</li>
</ol>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>E. Penyampaian</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Dalam hal bagaimana Surat Paksa tersebut sah disampaikan ?</strong></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li>Warisan telah dibagi.</li>
<li>Untuk Wajib Pajak Badan, Surat Paksa disampaikan kepada:<br /><ol type="a">
<li>Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung pajak, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka atau tempat lain yang memungkinkan;</li>
<li>Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila pengurus tidak ditemui;</li>
<li>Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit;</li>
<li>Likuidator atau orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan dalam hal WajibPajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi;</li>
<li>Seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan;</li>
<li>Melalui Pemerintah Daerah setempat minimal Lurah/Kepala Desa apabila huruf a s.d. b tidak dapat dilaksanakan.</li>
</ol>
</li>
</ol>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Bagaimana pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya? </strong><br />Pemberitahuan Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya atau mengumumkan melalui media massa .</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Bagaimanakah pemberitahuan Surat Paksa dapat dilakukan apabila di luar wilayah kerja pejabat </strong>Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat<br />pelaksanaan Surat Paksa.</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Siapakah yang membayar biaya penyampaian Surat Paksa dan berapa besarnya?</strong><br />Besarnya biaya penyampaian Surat Paksa yang harus dibayar oleh Penanggung Pajak adalah sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap Surat Paksa.</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>F. Penolakan</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh Jurusita Pajak apabila Penanggung Pajak menolak menerima Surat Paksa? </strong><br />Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan dianggapnya telah diberitahukan</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>G. Keberatan</strong></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Bagaimana apabila Penanggung Pajak keberatan atas pelaksanaan Surat Paksa? </strong><br />Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Apa syarat pengajuan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa?</strong></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li>Gugatan diajukan kepada Badan Peradilan Pajak</li>
<li>Gugatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak Surat Paksa</li>
</ol>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Bilamana diterbitkan Surat Paksa Pengganti? </strong><br />Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat atau sebab lain misalnya kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca, atau sebab lain misalnya Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi, Pejabat karena jabatannya dapat menerbitkan Surat Paksa Pengganti yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa</div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
Sumber: www.pajakonline.com</div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-25491091352648398022012-07-03T06:02:00.000-07:002012-07-03T06:02:19.115-07:00PENYITAAN<br />
<div align="justify" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Penyitaan<br />Undang-undang Nomor <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a87ff679a2f3e71d9181a67b7542122c" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Undang-Undang 19 TAHUN 2000">19 TAHUN 2000</a></b><br />PP No <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=a5771bce93e200c36f7cd9dfd0e5deaa" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Peraturan Pemerintah 135 TAHUN 2000">135 TAHUN 2000</a></b><br /><b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=46ba9f2a6976570b0353203ec4474217" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Keputusan Menteri Keuangan 561/KMK.04/2000">561/KMK.04/2000</a></b></strong></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;" type="A">
<li><strong>Definisi</strong><br />Tindakan <a href="http://www.pajakonline.com/engine/learning/jspn.htm" style="background: inherit; color: #0033cc;">Jurusita Pajak</a> untuk menguasai barang <a href="http://www.pajakonline.com/engine/learning/definisipenanggungpajak.htm" style="background: inherit; color: #0033cc;">Penanggung Pajak</a>, guna dijadikan jaminan untuk melunasi <a href="http://www.pajakonline.com/engine/learning/defutangpajakppsp.htm" style="background: inherit; color: #0033cc;">utang</a>menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. </li>
<li><strong>Dasar</strong><br /><a href="http://www.pajakonline.com/engine/learning/formspmp.htm" style="background: inherit; color: #0033cc;">Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan</a> </li>
<li><strong>Objek Sita</strong><br /><strong>Apa yang dimaksud dengan objek sita? </strong><br />Barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak<br /><br /><strong>Apa yang menjadi objek sita? </strong><br />Barang milik Penanggung Pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:<ol>
<li>Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;</li>
<li>Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, kapal, dengan isi kotor tertentu.<br /><br />Dalam hal Wajib Pajak badan, maka yang menjadi objek sita adalah aset Penanggung Pajak. Apabila nilai aset tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap aset Penanggung Pajak lainnya yaitu pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, tempat tinggal mereka maupun di tempat lain</li>
</ol>
</li>
</ol>
<blockquote style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
<strong align="justify">Kepada siapa barang yang telah disita dititipkan?</strong></div>
</blockquote>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;" type="A"><ol>
<li>Kepada Penanggung Pajak; atau</li>
<li>Di kantor Pejabat atau di tempat lain (antara lain Kantor Pegadaian atau Kantor Pos), berdasarkan pertimbangan Jurusita Pajak; atau</li>
<li>Kepada aparat Pemerintah Daerah setempat yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita, dalam hal penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak. </li>
</ol>
</ol>
<blockquote style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
<strong>Siapakah yang bertanggung jawab terhadap keamanan barang yang disita? </strong><br />Pihak yang dititipi barang yang disita. </div>
</blockquote>
<ol start="3" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;" type="A">
<li><strong>Bukan Objek Sita</strong><br /><strong>Barang-barang apa yang dikecualikan dari penyitaan? </strong><br />Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang berupa :<ol>
<li>Pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya;</li>
<li>Persediaan makanan dan minuman untuk keperluan satu bulan beserta peralatan masak yang berada di rumah;</li>
<li>Perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara;</li>
<li>Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan;</li>
<li>Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan 6. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.</li>
</ol>
</li>
<li><strong>Penanggung Pajak Tidak Hadir</strong><br /><strong>Bagaimana apabila penyitaan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak? </strong><br />Penyitaan tetap dapat dilaksanakan dengan syarat salah satu saksi harus berasal dari Pemerintah Daerah setempat, sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa, dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.</li>
<li><strong>Berita Acara Sita</strong><br /><strong>Dimana salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan? </strong><br />Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.<br /><br /><strong>Bagaimana apabila Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita? </strong><br />Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan Berita Acara Pelaksanaan tersebut ditandangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat. </li>
<li><strong>Segel Sita</strong><br /><strong>Apa isi segel sita?</strong><ol>
<li>Segel sita memuat sekurang-kurangnya : - kata "DISITA"; - nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita - larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak barang yang disita.</li>
<li>Tanggungan untuk pelunasan utang tertentu.</li>
<li>Membebani barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu</li>
<li>Merusak, mencabut, atau menghilangkan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita atau segel sita yang telah ditempel pada barang sitaan.</li>
</ol>
<div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
<strong>Dimana Segel Sita dapat ditempelkan? </strong><br />Undang-undang memungkinkan Jurusita Pajak untuk menempelkan Segel Sita atas barang yang disita.</div>
</li>
<li><strong>Penyitaan Tambahan</strong><br /><strong>Dalam hal bagaimana penyitaan tambahan terhadap barang milik Penanggung Pajak dapat dilakukan? </strong><br />Apabila hasil penjualan barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang<br /><br /><strong>Bagaimana tata cara pelaksanaan penyitaan tambahan? </strong><br />Dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang baru, dan selanjutnya diikuti dengan prosedur penyitaan.</li>
<li><strong>Biaya</strong><br />Berapa besarnya biaya penagihan untuk setiap Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP)?<br />Rp100.000 (seratus ribu rupiah).</li>
<li><strong>Pemblokiran</strong><br />Apa yang dimaksud dengan pemblokiran? Tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun, selain penambahan jumlah atau nilai.<br /><br />Penyitaan terhadap apa yang harus dilakukan pemblokiran terlebih dahulu? Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu.<br /><br />Kapan Pejabat diwajibkan mengajukan permohonan pemblokiran atas rekening Penanggung Pajak? Segera setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.<br /><br />Siapa yang melaksanakan pemblokiran dan kapan dilaksanakannya? Pimpinan Bank, yang dilaksanakan seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Pejabat dan membuat Berita Acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP/KP PBB dan Penanggung Pajak<br /><br /><strong>Bagaimana tindak lanjut tindakan penagihan setelah dilakukan pemblokiran?</strong><ol>
<li>Apabila utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar, Kepala KPP/KPPBB segera memberi tahu bank untuk membuka rekening yang telah diblokir;</li>
<li>Apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar, atas rekening yang telah diblokir tersebut dilakukan penyitaan;</li>
<li>Apabila dalam kurun waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan, utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar, atas rekening yang telah disita tersebut dipindahbukukan ke Kas Negara sebagai pembayaran utang pajak dan biaya penagihan. </li>
</ol>
<strong>Bagaimana tata cara pemblokiran dan penyitaan rekening?</strong><ol>
<li>Pejabat menyampaikan surat permohonan pemblokiran kepada pimpinan bank dengan dilampiri Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;</li>
<li>Pimpinan bank, seketika setelah menerima permohonan pemblokiran dari Pejabat membuat Berita Acara serta menyampaikan salinannya kepada Kepala KPP/KP PBB dan Penanggung Pajak.</li>
<li>Jurusita Pajak setelah menerima Berita Acara Pemblokiran memerintahkan kepada Penanggung Pajak untuk memberi kuasa kepada bank agar memberitahukan saldo kekayaannya yang tersimpan pada bank tersebut;</li>
<li>Dalam hal Penanggung Pajak tidak memberikan kuasa kepada bank, pejabat meminta gubernur BI melalui Menteri Keuangan untuk memerintahkan bank memberitahukan saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank.</li>
<li>Setelah saldo kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank di ketahui Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan;</li>
<li>Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita dan ditandatangani Jurusita Pajak, saksi-saksi dan pimpinan bank atau pejabat bank yang ditunjuk.</li>
<li>Jurusita Pajak menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita kepada Penanggung Pajak dan pimpinan bank bersangkutan.</li>
</ol>
<div style="margin-bottom: 5px;">
Apa yang dilakukan setelah pemblokiran dan penyitaan rekening Penanggung Pajak apabila utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar? Dalam kurun waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan rekening, utang pajak dan biaya penagihan tidak dibayar, rekening yang telah disita tersebut dipindahbukukan ke Kas Negara sebagai pembayaran utang pajak dan biaya penagihan </div>
</li>
<li><strong>Sanggahan</strong><br />Apakah pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri?<br />Pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri<br /><br />Apakah pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri?<br />Pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita kepada Pengadilan Negeri Dalam hal bagaimana sanggahan oleh pihak ketiga tidak dapat dilakukan? Sanggahan Pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita tidak dapat diajukan setelah lelang dilaksanakan. </li>
<li><strong>Keberatan</strong><br />Apakah pengajuan keberatan dapat menunda pelaksanaan penyitaan? Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. </li>
<li><strong>Belum Lunas</strong><br />Tindakan apakah yang akan dilakukan apabila utang pajak dan atau biaya penagihan belum dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan? Dalam hal penyitaan dilaksanakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak, akan ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang. Dalam hal penyitaan dilaksanakan atas rekening bank Penanggung Pajak, akan ditindaklanjuti dengan memindahbukukan rekening yang telah disita tersebut ke Kas Negara.</li>
</ol>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-90080664977937742432012-07-02T08:49:00.003-07:002012-07-02T08:49:43.640-07:00PENERBITAN SURAT TEGURAN<br />
<div style="text-align: left;">
<span style="color: #353635; font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 27px; line-height: 54px;"><b>Surat Teguran</b></span></span></div>
<div style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: center;">
<b><br />KMK No. <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=46ba9f2a6976570b0353203ec4474217" style="color: #b90e01; outline: none;" target="new_window" title="Lihat Keputusan Menteri Keuangan 561/KMK.04/2000">561/KMK.04/2000</a></b></b></div>
<b style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;">Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis? </b><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;">Adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Penanggung Pajak untuk melunasi utang pajaknya, yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran utang pajak.</span><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;">Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan tindakan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB atau SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya.</span><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><span style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;">Menurut keputusan Menteri Keuangan no. 561/KMK.04/2000 Pasal 5 ayat 2 menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggungpajak yang disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya</span><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><b style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;">Dalam hal bagaimana Surat Teguran tidak diterbitkan? </b><br style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: left;" /><ol style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 20px; margin: 0px 20px 20px 0px; padding-left: 40px; text-align: left;">
<li>Dalam hal penagihan seketika dan sekaligus</li>
<li>Dalam hal permohonan Penanggung Pajak atas angsuran atau penundaan dikabulkan </li>
</ol>
<div style="text-align: left;">
<span style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px;"><br /></span></span></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="color: #353635; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 12px; line-height: 20px;">Sumber: www.pajakonline.com</span></span></div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8278497331395840229.post-15060405727364882922012-07-02T08:43:00.002-07:002012-07-02T08:43:26.210-07:00PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS<br />
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
</div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" height="56" style="background-color: white; color: #222222; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td align="center" height="35" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="11%">-</td><td height="35" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="89%"><b>Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=423215dae3a7a243e300638262f9242d" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Undang-Undang 28 TAHUN 2007">28 TAHUN 2007</a></b></b></td></tr>
<tr><td align="center" height="21" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="11%">-</td><td height="21" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="89%"><b>Lihat KMK No. <b><a href="http://www.pajakonline.com/engine/peraturan/view.php?id=46ba9f2a6976570b0353203ec4474217" style="background: inherit; color: #0033cc;" target="new_window" title="Lihat Keputusan Menteri Keuangan 561/KMK.04/2000">561/KMK.04/2000</a></b></b></td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<b>Pengertian</b></div>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;"><tbody>
<tr><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%">-</td><td colspan="2" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="93%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran untuk seluruh jenis pajak termasuk biaya penagihan .</div>
</td></tr>
<tr><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%">-</td><td colspan="2" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="93%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Penagihan seketika dan sekaligus terhadap utang pajak berdasarkan STP, SKPKB, SKBKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dilakukan dalam hal :</div>
</td></tr>
<tr><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%"> </td><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="7%">-</td><td style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="86%">Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya ataupun berniat untuk itu.</td></tr>
<tr><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%"> </td><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%">-</td><td style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="86%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Penanggung pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaannya. Atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia ataupun memindahkan barang bergerka atau tidak bergerak yang dimilikinya atau dimasukinya.</div>
</td></tr>
<tr><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%"> </td><td align="center" style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" valign="top" width="7%">-</td><td style="background-color: white; border: 0px; color: black; padding: 4px;" width="86%"><div align="justify" style="margin-bottom: 5px;">
Pembubaran badan atau niat untuk membubarkannya, pernyataan pailit, begitu pula dalam hal terjadi penyitaan barang bergerak atau barang tidak bergerak milik Wajib Pajak atau wakilnya.</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<br /></div>
<div style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px; margin-bottom: 5px;">
<strong>Bagaimana Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan?</strong></div>
<ol style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma; font-size: 12px; line-height: 19px;">
<li>Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran</li>
<li>Tanpa didahului Surat Teguran</li>
<li>Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan</li>
<li>Sebelum penerbitan Surat Paksa</li>
</ol>
<div>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma;"><span style="font-size: 12px; line-height: 19px;"><br /></span></span></div>
<div>
<span style="color: #222222; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif, Verdana, Tahoma;"><span style="font-size: 12px; line-height: 19px;">Sumber: </span></span><a href="http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=115" style="background-color: white;">http://www.pajakonline.com/engine/learning/view.php?id=115</a></div>Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/08893252648790867430noreply@blogger.com0